Baru kali ini pesta demokrasi di Indonesia menjelang Pemilihan Umum 2019 yang banyak di perbicangkan bukan Capresnya namun justru Cawapresnya. Kalau kita menengok ke belakang satu tahun menjelang pemilihan umum banyak sekali tokoh elit politik membicarakan capresnya dan beberapa tokoh elit berani dengan terbuka di media menyatakan bahwa siap menjadi calon Presiden 2015. Untuk saat ini suasananya beda, mereka kalau toh ingin mengatakan siap menjadi capres namun dengan perasaan malu-malu dan seolah tau diri siapa yang akan di lawannya.
Sebagai masyarakat yang mengikuti dari masa kemasa perpolitikan di Indonesia baru kali ini terjadi anomali politik. Bukankah menurut berbagai survey bahwa elektabilitas Jokowi tinggi namun belum tentu aman karena belum mampu mencapai diatas 50 %.
Menariknya juga partai oposisi yang bersuara keras menyatakan asal bukam Jokowi untuk capresnya sampai saat ini belum juga ada tanda-tanda siapa sebenarnya capres yang diusung.
Justru yang ramai di perbincangkan saat ini adalah cawapresnya, mungkin para tokoh elit politik sudah mulai paham bahwa masyarakat Indonesia sudah mulai cerdas dan ukuran elektabilitas bukan lagi harus modal diatas 50% namun standarisasi elektabilitas yang dapat diterima masyarakat cukup tinggi.
Dengan situasi pemilih berbasis islam yang terkotak-kotak figur seorang nasionalis dan dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat memang mempunyai peluang cukup bagus saat ini apalagi presiden Jokowi telah mampu dalam waktu 3 tahun melakukan perubahan yang fundamental baik dalam kebijakan maupun pembangunan dan tentu saja diakui atau tidak membuat semua ragu dan tidak percaya diri sebagai lawan atau pesaing dalam pemilihan presiden
Kalau begitu siapa kira-kira yang pantas menjadi cawapres Jokowi?
Menurut perhitungan untuk dapat mengakomodasi semua partai politik yang sudah terbuka mendukung dan mencalonkan Jokowi agar tetap solid dan tidak di warnai saling merasa punya kepentingan maka diperlukan sosok cawapres yang netral dan tidak gemar melakukan mencari panggung politik.
Mungkin seorang mantan panlima TNI Jendral TNI (Purnawirawan) Moeldoko sangat cocok dan ideal untuk diperhitungkan.
Jenderal TNI (Purn.) Dr. Moeldoko, S.IP. (lahir di Kediri, Jawa Timur, 8 Juli 1957; umur 60 tahun) adalah tokoh militer Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Indonesia sejak 17 Januari 2018. Ia menjabat sebagai Panglima TNI sejak 30 Agustus 2013 hingga 8 Juli 2015. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak 20 Mei 2013 hingga 30 Agustus 2013.
Sidang Paripurna DPR-RI pada tanggal 27 Agustus 2013 menyetujui jenderal asal Kediri tersebut sebagai Panglima TNI baru pengganti Laksamana Agus Suhartono. Ia adalah KSAD terpendek dalam sejarah militer di Indonesia seiring pengangkatan dirinya sebagai panglima.
Moeldoko merupakan alumnus Akabri tahun 1981 dengan predikat terbaik dan berhak meraih penghargaan bergengsi Bintang Adhi Makayasa. Selama karier militernya, Moeldoko juga banyak memperoleh tanda jasa yaitu Bintang Dharma, Bintang Bhayangkara Utama, Bintang Yudha Dharma Pratama, Bintang Kartika Eka Paksi Pratama, Bintang Yudha Dharma Nararya, Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, Satya Lencana Dharma Santala, Satya Lencana Kesetiaan XXIV tahun, Satya Lencana Kesetiaan XIV tahun, Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun, Satya Lencana Seroja, Satya Lencana Wira Dharma, dan Satya Widya Sista.
Operasi militer yang pernah diikuti antara lain Operasi Seroja Timor-Timur tahun 1984 dan Konga Garuda XI/A tahun 1995. Ia juga pernah mendapat penugasan di Selandia Baru (1983 dan 1987), Singapura dan Jepang (1991), Irak-Kuwait (1992), Amerika Serikat, dan Kanada.
Pada 15 Januari 2014, Moeldoko meraih gelar doktor Program Pascasarjana Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia, dengan desertasinya berjudul "Kebijakan dan Scenario Planning Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Indonesia (Studi Kasus Perbatasan Darat di Kalimantan)". Ia lulus dan mendapatkan gelar tersebut dengan predikat sangat memuaskan. (sumber:wikipedia)
