Kali ini saya ingin mencoba untuk mengisi ruang opini dengan isu mengenai politik identitas, PKI, penyerangan ulama, ISLAM radikal dan sebagainya yang cenderung suhunya akan semakin meningkat menjelang penyelenggaraan pesta Demokrasi 5 (lima) tahunan.
Sungguh sangat bingung sekali saya dengan para politisi Indonesia yang selalu saja memainkan isu yang harusnya tidak layak lagi untuk diangkat mengingat kebutuhan negara adalah mencari pemimpin yang punya visi dan misi untuk membawa indonesia yang mandiri, berdaulat dan berkeadilan untuk kesehjateraan rakyat Indonesia pada umumnya.
Namun hingga Indonesia sudah merdeka hampir 73 tahun yang diperebutkan hanyalah tentang bagaimana memperoleh kekuasaan dengan menghalalkan berbagai cara untuk mempengaruhi dan menarik simpati masyarakat dengan masalah yang cenderung provokatif agar tercipta perpecahan dan kerusuhan masa yang punya potensi menjadi desintregasi wilayah Republik Indonesia.
Bukankah para founding father atau para pendiri bangsa Indonesia dulu dengan susah payah merebut kemerdekaan dengan berusaha mempersatukan dengan berikrar terlebih dahulu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama dan budaya agar mempunyai tujuan yang sama untuk merebut kemerdekaan dari penjajahan dan mendirikan negara Indonesia yang berdaulat.
Kemudian mengapa setelah Indonesia lepas dari pemerintahan orde baru yang otoriter dan telah terjadi reformasi untuk menciptakan konsesus nasional tercipta pemerintahan demokrasi yang transparan dan terbuka justru para elit politik lebih senang memainkan isu saling permusuhan dan perpecahan saat menjelang pilihan pesta demokrasi 5 (lima) tahunan. Sungguh ironis sekali!!!.
Seolah para elit politik menolak pemerintahan orde baru yang otoriter hanya perlu demokrasi untuk lebih terbuka dan bebas berlomba berebut kekuasan saja tanpa punya esensi untuk memperkokoh dengan menggelorakan semangat persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia agar menjadi bangsa yang mandiri dan berdaulat.
Mungkin 3,5 abad Indonesia dijajah dengan politik pecah belah merupakan warisan kolonial yang memang sangat sulit dihilangkan begitu saja, karena para penjajah sangat paham dengan budaya dan karekter bangsa kita. Untuk itu walaupun kemerdekaan sudah didapat namun kesatuan dan kedaulatan serta moral sebagai bangsa Indonesia masih sangat rapuh.
Di mulai dari masa pemerintah orde lama Presiden pertama Ir Soekarno berusaha untuk menjadikan bangsa Indonesia yang berdaulat dan mampu berdiri dengan kaki sendiri maka pilihan untuk mempersatukan elemen masyarakat dengan konsep NASAKOM dan menolak investasi asing justru menuai pemberontakan dan akhirnya tumbang.
Kemudian di era pemerintahan orde baru dengan menerapkan cara yang otoriter dan pemerintahan terpusat untuk dalih menyelematkan bangsa Indonesia dari keterpurukan maka di bukalah keran investasi asing secara penuh di awali hadirnya PT Freeport serta bekerjasama dengan beberapa negara untuk mendapatkan hutang demi pembangunan berbagai infrastruktur walaupun masih jawa sentris hingga di kenal Presiden H. Soeharto sebagai bapak pembangunan akhirnya juga tumbang karena perlawanan rakyat yang di kenal dengan masa reformasi.
Pasca reformasi berakhirnya pemerintahan transisi presiden H. Ir Habibie berakhir, terjadi pesta demokrasi pertama yang belum dipilih langsung oleh rakyat, partai PDIP yang menang dengan suara terbanyak tapi karena tidak menguasai kursi di DPR maka Megawati tidak dapat menjadi Presiden. Waktu itu poros tengah yang di bidani Amin Rais berhasil menyatukan beberapa kursi di DPR dan menjadikan jumlah mayoritas memilih Gus Dur sebagai Presiden. Entah mengapa alasan para elit melakukan cara yang demikian untuk terciptanya pemerintahan demokrasi pertama memilih Gus Dur, yang sangat kontroversial dari segi fisik juga lebih di kenal sebagai ulama bukan politisi dan mengabaika suara terbanyak dari masyarakat Indonesia.
Saya coba berpikir positif mungkin mereka prioritas untuk antisipasi semangat persatuan yang lebih di kedepankan sehingga tokoh agama atau ulama setingkat Gus Dur menjadi pilihan. Namun hanya menjabat 2 tahun pemerintahan presiden Gus Dur tumbang karena pemakzulan, dan menjadikan Hj Megawati menjadi presiden. Reformasi yang berjalan sejak 1998 hingga 2001 hanya hiruk pikuk kekuasaan belaka namun tujuan untuk mempersatukan segenap elemen bangsa untuk memperbaiki kondisi pasca lengsernya orde baru yang menimbulkan dampak krisis ekonomi yang berat dan defisit APBN yang lebar sama sekali para tokoh elit tidak mempunyai satu visi agar Indonesia segera bangkit dan berdaulat.
Untuk memperbaiki pemerintahan demokrasi maka pada tahun 2004 untuk pertama kalinya di lakukan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat dan saat itu Jend. TNI (Purn.) Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono merupakan pemenang dengan suara mayoritas mengalahkan Megawati.
Dari uraian saya diatas sejak orde lama hingga saat ini apakah para elit politik dan tokoh nasional setelah pasca reformasi benar-benar menyatukan visi dan senantiasa menggelorakan semangat persatuan bangsa indonesia untuk menjadikan negara kita lebih bermartabat dan berdaulat dibidang apapun untuk tujuan kemakmuran dan keadilan segenap bangsa Indonesia???.
Sejak masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono berakhir justru yang kita dengar sisi negatif dari pemerintahan orba bukan semakin berkurang namun justru lebih besar dampak buruknya. Kasup korupsi di mana-mana dari pusat hingga daerah dari yang kelas kakap hingga teri. Demokrasi hanya menjadi ajang untuk pemerataan kekuasaan, maka siapa yang berkuasa dapat memperberi ruang kebersamaan dalam pemerintahan maka hiruk pikuk nyaris tidak terdengar walaupun berbagai kebijakan jauh dari harapan untuk memperbaiki kesejahteran, keadilan dan kedaulatan rakyat sebagai bangsa Indonesia.
Pilihan demokrasi secara langsung oleh rakyat yang ke 3 (tiga) terpilih H. Ir Jokowidodo sebagai presiden pada tahun 2014 dan lagi-lagi sedikit panas di awal pemerintahannya karena timbul koalisi merah putih yang seolah memposisikan suara mayoritas di DPR. Mereka seolah mempunyai kekuatan yang lebih besar sebagai perwakilan rakyat dari koalisi Indonesia hebat pro pemerintahan dan merasa mendapatkan penguasaan kontrol secara penuh kepada presiden atau eksekutif dalam menjalankan pemerintahannya.
Namun sungguh bersyukur takdir tidak mengulangi terlahir kembali peristiwa lampau dengan istilah poros tengah sehingga seorang presiden sulit untuk melakukan langkah-lanhkah perubahan agar Indonesia menjadi lebih baik, yang ada hanya deal-deal politik untuk saling melanggengkan kekuasaan satu sama lain demi ambisi golongan atau kelompok.
Sebagai kesimpulan apakah pemerintahan saat ini dan para elit politik benar-benar kembali mempunyai tujuan yang sama dalam menjaga persatuan dan kesatuan agar pesta demokrasi berikutnya dapat memilh presiden yang dapat membawa Indonesia menjadi sejahtera, berdaulat dan berkeadilan??? Pemerintah saat ini telah membangun pemerataan insfratruktur di wilayah Indonesia, menghentikan ilegal fishing secara frontal dan total agar para nelayan sejahtera, menghukum mati bandar narkoba, menggulung mafia pelabuhan yang keterkaitan dengan angkutan barang, membubarkan mafia migas dengan PETRAL nya. Menguasai mayoritas sepenuhnya saham Blok Mahakam penghasil gas terbesar di Indonesia. Mungkin sedikit lagi penguasaan saham mayoritas di Freeport. Pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu dan menghindari KKN dan Nepotisme.
Sederet prestasi yang dulunya tidak dapat di kerjakan atau kurang fokus di perhatikan oleh pemerintahan sebelumnya, apakah menjadikan titik tolak agar para elit sadar dan menjaga semangat persatuan dan kesatuan untuk pesta demokrasi selanjutnya? Apakah para elit tergerak untuk berjuang dalam perebutan kekuasaan dengan mempertajam visi dan misi yang telah di lalui pemerintahan saat ini, rasanya jauh panggang dari api.
Bibit-bibit perebutan kekuasaan dengan politik adu domba
masih bertebaran, bakan tidak malu-malu lagi di lakukan secara terbuka untuk
sekedar menebar fitnah dan penggiringan opini yang justru menyulut perpecahan
anak bangsa. Mungkinkah tujuan Indonesia akan berdaulat, makmur, sejahtera dan
berkeadilan bagi bangsa Indonesia segera terwujud???. Kita hanya berharap pada
masyarakat Indonesia agar di berikan kecerdasan dalam memilih pemimpinnya
karena pada dasarnya kedaulatann terletak pada pola pikir masyarakat itu
sendiri bukan di bangun oleh para politisi. Bagaimana opini anda.....
0 Komentar